SISTEM PEMERINTAHAN SHOGUN

TUGAS MATA KULIAH KONPYUUTA APURIKESHON (APLIKASI KOMPUTER)
Muhammad Ridwan Dhoifulloh [NPM 231731002]
Universitas Widyatama, Fakultas Ilmu Budaya, S1 Bahasa Jepang Reg B2

SISTEM PEMERINTAHAN SHOGUN

Sistem pemerintahan shogun di Jepang, yang dikenal sebagai "bakufu" (幕府) atau pemerintahan militer, berlangsung selama hampir 700 tahun, dari awal abad ke-12 hingga pertengahan abad ke-19. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai sistem pemerintahan ini:

Pemerintahan shogun dimulai dengan naiknya Minamoto no Yoritomo sebagai shogun pertama pada tahun 1192, setelah memenangkan Perang Genpei. Perang ini mengakhiri periode Heian dan mengawali periode Kamakura. Selama era ini, kekuasaan politik dan militer terpusat pada shogun, meskipun kaisar tetap menjadi simbol kekuasaan dengan otoritas yang terbatas.

STRUKTUR PEMERINTAHAN

• Shogun: Pemimpin tertinggi militer dan penguasa de facto Jepang. Shogun memiliki kekuasaan untuk mengatur negara, mengendalikan pasukan, dan menetapkan hukum.
• Samurai: Kelas militer yang melayani shogun dan daimyo. Mereka adalah pengikut setia yang diberikan tanah dan hak istimewa sebagai imbalan atas layanan militer mereka.
• Daimyo: Penguasa feodal yang mengendalikan wilayah tertentu. Mereka adalah tuan tanah yang memiliki tentara pribadi dan bertanggung jawab langsung kepada shogun.
• Han: Wilayah yang dikuasai oleh daimyo. Setiap han berfungsi sebagai entitas semi-otonom dengan pemerintahan dan sistem perpajakan sendiri.

PERIODE-PERIODE PENTING

• Periode Kamakura (1185-1333): Dimulai dengan pemerintahan Minamoto no Yoritomo. Sistem ini berfokus pada stabilisasi politik dan penguatan kekuasaan militer.
• Periode Muromachi (1336-1573): Didirikan oleh Ashikaga Takauji. Periode ini ditandai dengan konflik internal dan perang saudara seperti Perang Ōnin.
• Periode Edo (1603-1868): Dimulai dengan Tokugawa Ieyasu. Ini adalah periode stabilitas panjang yang ditandai dengan isolasi nasional, kebijakan sakoku, dan perkembangan budaya yang signifikan.

KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI

• Sistem Keshogunan: Shogun mengatur pemerintahan melalui serangkaian birokrasi yang ketat. Mereka memiliki pejabat yang ditugaskan untuk mengelola urusan militer, administrasi, dan keuangan.
• Sakoku (Kebijakan Isolasi): Selama periode Edo, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang ketat untuk mencegah pengaruh asing dan menjaga stabilitas internal.
• Sistem Kasta: Masyarakat dibagi menjadi empat kasta utama: samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Sistem ini mengatur hak dan kewajiban setiap kelas dalam masyarakat.

AKHIR SISTEM PEMERINTAHAN SHOGUN

Sistem pemerintahan shogun berakhir pada tahun 1868 dengan Restorasi Meiji. Ini menandai kembalinya kekuasaan kaisar dan modernisasi Jepang yang cepat. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kejatuhan shogun termasuk tekanan dari kekuatan asing, ketidakpuasan internal, dan ketidakmampuan bakufu untuk menghadapi tantangan modernisasi.

PENGARUH DAN WARISAN

Meskipun sistem shogun berakhir, warisan pemerintahan ini tetap berpengaruh dalam budaya dan sejarah Jepang. Struktur sosial dan militer yang dikembangkan selama periode ini membentuk dasar dari banyak aspek masyarakat Jepang kontemporer.

Warisan kekuasaan Shogun Jepang masih terasa hingga hari ini, baik dalam bidang politik, budaya maupun kehidupan sosial. Sistem pemerintahan yang kuat dan tersentralisasi yang dibangun oleh para Shogun berhasil menjaga stabilitas politik Jepang selama berabad-abad.

Budaya dan tradisi yang berkembang pada masa pemerintahan Shogun, seperti bushido, samurai, seni bela diri, dan teh tradisional, menjadi ikon global yang mendunia. Peninggalan-peninggalan bersejarah seperti kastil, kuil, dan kuburan para Shogun menjadi situs warisan budaya yang menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya.

Di sisi lain, dampak negatif dari kekuasaan mutlak para Shogun, seperti sistem kelas sosial yang rigid dan penindasan terhadap rakyat jelata, juga masih menjadi pembelajaran berharga bagi generasi saat ini. Warisan sejarah Shogun Jepang menjadi cermin bagi bangsa Jepang untuk terus memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia.